Jangan Bingung Lagi! Jawaban Krusial atas Pertanyaan tentang Hukum Dagang untuk Bisnis Anda

Sebagai seorang profesional yang telah berkecimpung lama di dunia bisnis, saya sering sekali menemukan bahwa salah satu pilar fundamental yang sering diabaikan, bahkan oleh para pebisnis berpengalaman sekalipun, adalah pemahaman yang komprehensif tentang hukum dagang. Mungkin terdengar rumit dan membosankan, seperti setumpuk buku tebal di meja hakim. Namun, percayalah, mengabaikan hukum dagang sama saja dengan membangun rumah di atas pasir hisap. Bisnis Anda bisa goyah kapan saja, bahkan runtuh tak bersisa, hanya karena salah langkah dalam aspek legal.

Saya melihat banyak pengusaha terjebak dalam masalah pelik yang seharusnya bisa dihindari, mulai dari sengketa kontrak yang memakan waktu dan biaya, masalah perburuhan yang tak kunjung usai, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual yang merugikan jutaan Rupiah. Semua ini, pada intinya, berakar pada ketidakpahaman atau bahkan ketidakpedulian terhadap aturan main yang berlaku. Padahal, hukum dagang bukanlah batu sandungan, melainkan peta jalan yang akan memandu bisnis Anda menuju stabilitas dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Mari kita kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan krusial yang sering muncul, agar Anda tak lagi kebingungan dan dapat menjalankan roda bisnis dengan tenang dan penuh keyakinan. Anggap saja ini sesi konsultasi singkat, namun padat ilmu, bersama saya.

Mengapa Hukum Dagang Tak Sekadar Pelengkap, Melainkan Inti Bisnis Anda?

Banyak yang berpikir bahwa urusan legal hanyalah formalitas yang harus dipenuhi di awal, saat mendirikan perusahaan, atau ketika ada masalah besar saja. Pandangan ini keliru besar. Hukum dagang adalah oksigen bagi setiap aktivitas bisnis. Tanpa pemahaman yang memadai, Anda akan bergerak dalam kegelapan.

• Perlindungan Aset dan Reputasi: Hukum dagang melindungi aset fisik dan non-fisik Anda, termasuk merek, ide, dan informasi rahasia. Bayangkan jika merek dagang Anda ditiru tanpa perlindungan hukum yang kuat; nilai bisnis Anda akan langsung anjlok. Begitu pula, sengketa yang tak terkelola dengan baik dapat merusak reputasi yang telah susah payah Anda bangun.
• Pondasi untuk Pertumbuhan: Kepatuhan hukum membuka pintu bagi peluang baru. Investor akan lebih percaya pada bisnis yang memiliki fondasi legal yang kokoh. Kemitraan strategis akan berjalan lebih lancar jika semua pihak memahami dan mematuhi perjanjian yang disepakati. Legalitas adalah modal kepercayaan.
• Mitigasi Risiko yang Efektif: Setiap transaksi, setiap karyawan yang direkrut, setiap produk yang diluncurkan, mengandung risiko legal. Memahami hukum dagang memungkinkan Anda mengidentifikasi potensi risiko sejak dini dan mengambil langkah preventif. Ini jauh lebih murah daripada menyelesaikan masalah setelah terjadi.
• Keadilan dalam Bisnis: Hukum dagang memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam interaksi bisnis. Ia menyediakan kerangka kerja untuk menyelesaikan perselisihan secara adil, baik itu antara Anda dan pemasok, pelanggan, atau bahkan mitra bisnis Anda sendiri.

Jenis Badan Usaha: Memilih Gaun yang Tepat untuk Bisnis Anda

Salah satu keputusan legal pertama dan terpenting yang harus Anda ambil adalah memilih bentuk badan usaha. Ini bukan sekadar nama atau label; ini adalah struktur tulang punggung bisnis Anda yang akan menentukan tanggung jawab hukum, kewajiban pajak, dan bahkan potensi untuk menarik investasi. Memilih yang salah bisa menjadi beban berat di kemudian hari.

• Perusahaan Perseorangan: Ini adalah pilihan paling sederhana, di mana bisnis dan pemiliknya adalah satu entitas yang sama.

  • Keuntungan: Proses pendirian mudah dan murah, kontrol penuh di tangan Anda.
  • Kekurangan: Tanggung jawab tidak terbatas, artinya aset pribadi Anda dapat digunakan untuk melunasi utang atau kewajiban bisnis. Skala bisnis sulit ditingkatkan karena bergantung pada satu individu.
  • Cocok untuk: Bisnis skala kecil atau rumahan dengan risiko finansial yang minim.

• Persekutuan Perdata (Maatschap): Bentuk ini melibatkan dua orang atau lebih yang setuju untuk melakukan pekerjaan secara bersama untuk keuntungan bersama.

  • Keuntungan: Modal dan keahlian dapat digabungkan, fleksibilitas dalam pembagian keuntungan.
  • Kekurangan: Tanggung jawab tetap tidak terbatas, dan keputusan harus disepakati bersama, yang bisa menimbulkan friksi.
  • Cocok untuk: Profesional yang berpraktik bersama, seperti dokter, akuntan, atau pengacara.

• Firma (Fa.): Mirip dengan persekutuan perdata, namun umumnya digunakan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Semua anggota firma bertanggung jawab penuh dan tidak terbatas atas utang perusahaan.

  • Keuntungan: Lebih formal dari maatschap, dapat menarik lebih banyak modal dari anggota.
  • Kekurangan: Tanggung jawab tidak terbatas dan tanggung renteng, artinya utang satu anggota bisa menjadi tanggung jawab semua anggota.
  • Cocok untuk: Bisnis yang membutuhkan kolaborasi erat dari para pendirinya, seperti konsultan atau agensi.

• Persekutuan Komanditer (CV): Bentuk ini memiliki dua jenis sekutu: sekutu aktif (komplementer) yang bertanggung jawab penuh dan sekutu pasif (komanditer) yang hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan.

  • Keuntungan: Mudah didirikan, adanya pemisahan tanggung jawab bagi sekutu pasif, dapat mengumpulkan modal dari sekutu pasif.
  • Kekurangan: Sekutu aktif memiliki tanggung jawab tidak terbatas, tidak cocok untuk menarik investasi besar dari publik.
  • Cocok untuk: Bisnis skala menengah yang membutuhkan modal tambahan tanpa terlalu banyak formalitas PT.

• Perseroan Terbatas (PT): Ini adalah bentuk badan usaha yang paling populer untuk bisnis yang ingin berkembang. PT memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya.

  • Keuntungan: Tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang disetor, sehingga aset pribadi aman. Lebih mudah menarik investasi, akses ke permodalan yang lebih besar melalui saham, citra profesional.
  • Kekurangan: Proses pendirian lebih rumit dan mahal, birokrasi yang lebih ketat, kewajiban laporan keuangan yang lebih kompleks.
  • Cocok untuk: Mayoritas bisnis yang berorientasi pertumbuhan, skala menengah hingga besar, startup yang mencari investor.

• Koperasi: Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

  • Keuntungan: Kesejahteraan anggota menjadi prioritas, asas demokrasi dan partisipasi aktif anggota.
  • Kekurangan: Terkadang sulit mencari modal besar, manajemen bisa terhambat jika keputusan harus melalui banyak anggota.
  • Cocok untuk: Bisnis dengan orientasi sosial atau komunitas, seperti simpan pinjam atau produsen bersama.

Pesan saya: Jangan pernah remehkan tahap ini. Konsultasikan dengan ahli hukum untuk memilih struktur yang paling optimal, bukan hanya untuk kondisi saat ini, tetapi juga untuk visi bisnis Anda di masa depan.

Hukum Perjanjian: Pilar Setiap Transaksi Bisnis Anda

Hampir setiap interaksi dalam bisnis melibatkan perjanjian, baik lisan maupun tertulis. Dari membeli bahan baku, menyewa kantor, hingga menjual produk, semua diikat oleh janji-janji yang mengikat secara hukum. Kontrak adalah alat paling ampuh untuk mengatur ekspektasi, menetapkan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan Anda.

• Syarat Sah Perjanjian: Agar sebuah perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ada empat syarat penting yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam KUHPerdata:

  • Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri: Kedua belah pihak harus setuju tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Ini adalah inti dari "pertemuan kehendak".
  • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Para pihak harus cakap secara hukum, artinya tidak di bawah umur, tidak di bawah pengampuan, atau tidak dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum.
  • Suatu hal tertentu: Objek perjanjian harus jelas dan spesifik, baik jumlah maupun jenisnya. Tidak boleh sesuatu yang tidak ada atau tidak dapat ditentukan.
  • Sebab yang halal: Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Misalnya, perjanjian jual beli barang ilegal tidak akan sah.

• Pentingnya Kontrak Tertulis: Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang), kontrak tertulis adalah penyelamat Anda dalam situasi sengketa. Mengapa? Karena ia menyediakan bukti konkret mengenai apa yang telah disepakati. Ini menghilangkan keraguan, salah tafsir, dan lupa ingatan.

  • Detail yang Harus Ada: Nama para pihak, uraian lengkap tentang barang/jasa, harga, jangka waktu, syarat pembayaran, mekanisme penyelesaian sengketa, dan klausul penting lainnya seperti kerahasiaan atau force majeure.
  • Klausul Penting:
    • Klausul Wanprestasi (Cidera Janji): Menjelaskan apa yang terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
    • Klausul Force Majeure: Mengatur situasi di luar kendali yang menghalangi pemenuhan kewajiban (bencana alam, perang).
    • Klausul Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi: Menentukan hukum negara mana yang akan mengatur perjanjian dan pengadilan mana yang berwenang menyelesaikan sengketa.

• Ketika Terjadi Wanprestasi: Jika salah satu pihak tidak memenuhi janji yang tertera dalam kontrak, ini disebut wanprestasi. Langkah pertama adalah memberikan somasi (teguran resmi). Jika tidak ada respons, Anda bisa mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan kontrak, atau ganti rugi. Proses ini bisa panjang dan melelahkan, itulah mengapa pencegahan melalui kontrak yang kuat sangat penting.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Melindungi Otak Bisnis Anda

Di era ekonomi digital ini, kekayaan intelektual (KI) seringkali lebih berharga daripada aset fisik. Merek dagang, ide, desain, atau perangkat lunak yang Anda kembangkan adalah hasil dari kerja keras dan investasi yang tak sedikit. Melindungi KI Anda adalah investasi jangka panjang yang akan menyelamatkan bisnis Anda dari pembajakan dan peniruan.

• Merek Dagang: Nama, logo, simbol, atau kombinasi dari semuanya yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau jasa Anda dari pesaing.
  • Pentingnya Pendaftaran: Pendaftaran merek dagang memberikan Anda hak eksklusif untuk menggunakannya dan melarang pihak lain yang menggunakan merek serupa untuk produk atau jasa sejenis. Tanpa pendaftaran, perlindungan hukum Anda sangat terbatas.
  • Contoh: Logo dan nama bisnis Anda.
• Hak Cipta: Melindungi karya-karya original di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.
  • Karya yang Dilindungi: Buku, musik, film, perangkat lunak, desain grafis, fotografi. Hak cipta muncul secara otomatis begitu karya diciptakan, tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan dasar. Namun, pendaftaran dapat mempermudah pembuktian kepemilikan.
  • Contoh: Kode program aplikasi yang Anda buat, konten blog Anda.
• Paten: Hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu untuk melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
  • Pentingnya Paten: Mendorong inovasi dengan memberikan jaminan bahwa penemu dapat memetik hasil dari penelitian dan pengembangan mereka.
  • Contoh: Metode produksi baru, penemuan mesin baru.
• Rahasia Dagang: Informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena kerahasiaannya, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.
  • Contoh: Resep rahasia, daftar pelanggan, strategi pemasaran yang unik.
  • Pentingnya: Melindungi informasi vital yang memberikan keunggulan kompetitif. Pengusaha harus mengambil langkah-langkah aktif untuk menjaga kerahasiaannya (misalnya, melalui NDA dengan karyawan).

Saran saya: Lakukan riset merek dagang sebelum menamai bisnis Anda. Daftarkan merek dagang Anda di Ditjen HKI sesegera mungkin. Edukasi karyawan tentang pentingnya menjaga kerahasiaan informasi sensitif. Jangan biarkan ide brilian Anda dicuri hanya karena kelalaian dalam perlindungan HKI.

Hukum Ketenagakerjaan: Harmoni dalam Hubungan Kerja

Karyawan adalah tulang punggung setiap bisnis. Namun, hubungan antara pengusaha dan karyawan seringkali menjadi sumber sengketa jika tidak dikelola dengan benar. Memahami hukum ketenagakerjaan bukan hanya tentang menghindari masalah, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang adil dan produktif.

• Perjanjian Kerja: Setiap hubungan kerja harus didasari oleh perjanjian kerja yang jelas. Ini bisa berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya sementara, atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) untuk pekerjaan yang sifatnya permanen.
  • Isi Penting: Jabatan, deskripsi pekerjaan, gaji, jam kerja, cuti, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan ketentuan pemutusan hubungan kerja.
  • Perhatian Khusus untuk PKWT: Ada batasan durasi dan perpanjangan PKWT. Jika melebihi batas atau salah diterapkan, PKWT dapat berubah menjadi PKWTT, yang memiliki implikasi hukum berbeda, terutama terkait pesangon.
• Hak dan Kewajiban Karyawan & Pengusaha:
  • Kewajiban Pengusaha: Membayar upah sesuai ketentuan, memberikan tunjangan, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, memberikan cuti, membayar pesangon jika PHK.
  • Hak Karyawan: Menerima upah, jaminan sosial, cuti, perlindungan K3, hak berserikat.
  • Kewajiban Karyawan: Melaksanakan pekerjaan, mematuhi peraturan perusahaan, menjaga rahasia perusahaan, loyalitas.
• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK): Ini adalah area yang paling sensitif dan rawan sengketa. PHK harus dilakukan sesuai prosedur hukum dan berdasarkan alasan yang sah (misalnya, efisiensi perusahaan, pelanggaran berat oleh karyawan).
  • Penting: Perhitungan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan yang berlaku. Kesalahan dalam PHK dapat mengakibatkan tuntutan hukum yang mahal.

Pandangan saya: Bangunlah budaya kerja yang transparan dan patuhi setiap aspek hukum ketenagakerjaan. Ini bukan hanya untuk menghindari denda, tetapi untuk menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai dan termotivasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas bisnis Anda.

Penyelesaian Sengketa Bisnis: Menavigasi Badai dengan Bijak

Sengketa bisnis adalah hal yang tak terhindarkan. Cepat atau lambat, Anda akan berhadapan dengan perselisihan, baik dengan pemasok, pelanggan, karyawan, atau bahkan mitra Anda sendiri. Yang membedakan bisnis yang sukses adalah bagaimana mereka menangani sengketa ini. Tujuan utama adalah menyelesaikan masalah secepat dan seefisien mungkin, dengan dampak minimal terhadap bisnis.

• Negosiasi: Ini adalah langkah pertama dan paling direkomendasikan. Cobalah untuk mencapai kesepakatan langsung dengan pihak lawan melalui komunikasi terbuka.
  • Keuntungan: Paling murah, cepat, dan memungkinkan kedua belah pihak mempertahankan hubungan bisnis di masa depan.
• Mediasi: Jika negosiasi mandek, mediator pihak ketiga yang netral dapat membantu memfasilitasi komunikasi dan mencari titik temu. Mediator tidak membuat keputusan, hanya membantu para pihak mencapai kesepakatan.
  • Keuntungan: Lebih formal dari negosiasi, namun masih fleksibel dan kerahasiaan terjaga.
• Arbitrase: Pihak ketiga yang netral (arbiter) mendengarkan argumen dari kedua belah pihak dan membuat keputusan yang mengikat. Ini seringkali lebih cepat dan rahasia daripada litigasi di pengadilan.
  • Keuntungan: Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tidak dapat dibanding. Biasanya lebih cepat dari proses pengadilan.
  • Penting: Klausul arbitrase harus ada dalam kontrak sejak awal agar metode ini dapat ditempuh.
• Litigasi (Pengadilan): Opsi terakhir jika semua upaya di atas gagal. Ini melibatkan proses hukum formal di pengadilan, yang bisa sangat panjang, mahal, dan terbuka untuk umum.
  • Keuntungan: Keputusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa.
  • Kekurangan: Memakan waktu dan biaya yang sangat besar, publisitas negatif, dan seringkali merusak hubungan bisnis secara permanen.

Refleksi pribadi saya: Saya selalu mendorong klien untuk mencari jalan non-litigasi terlebih dahulu. Pengadilan seharusnya menjadi pilihan terakhir. Energi dan sumber daya yang terbuang dalam persidangan bisa lebih baik diinvestasikan untuk mengembangkan bisnis Anda. Persiapkan kontrak Anda dengan klausul penyelesaian sengketa yang jelas untuk memandu Anda saat masalah muncul.

Regulasi Industri dan Kepatuhan: Navigasi di Lautan Aturan

Setiap industri memiliki aturannya sendiri. Bisnis makanan dan minuman memiliki standar kebersihan dan BPOM. Startup teknologi harus mematuhi undang-undang privasi data. Lembaga keuangan diatur oleh OJK. Memahami dan mematuhi regulasi spesifik industri Anda bukan hanya soal legalitas, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dan kredibilitas.

• Izin dan Lisensi: Pastikan Anda memiliki semua izin usaha yang diperlukan (NIB, Izin Lokasi, Izin Lingkungan, Izin Teknis). Kekurangan izin bisa membuat bisnis Anda tidak sah dan berisiko ditutup.
• Perlindungan Konsumen: Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk informasi yang benar, keamanan produk, dan pelayanan yang memuaskan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pedoman utama.
  • Produk Cacat/Rusak: Bisnis bertanggung jawab atas produk yang tidak sesuai standar atau membahayakan konsumen. Penarikan produk dan ganti rugi bisa menjadi konsekuensi.
• Pajak dan Pelaporan: Walaupun bukan hukum dagang murni, kepatuhan pajak adalah kewajiban hukum yang krusial. Telat atau salah lapor bisa berujung denda dan sanksi pidana.
  • Penting: Perusahaan harus memiliki NPWP, melaporkan SPT tahunan, dan membayar pajak sesuai ketentuan (PPh, PPN).
• Kepatuhan Data Privasi: Dengan semakin banyaknya transaksi online dan penggunaan data, perlindungan data pribadi konsumen menjadi sangat penting. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menuntut bisnis untuk bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pelanggan.

Intinya: Jadikan kepatuhan regulasi sebagai bagian integral dari strategi bisnis Anda, bukan beban. Proaktif dalam memahami dan menerapkan standar kepatuhan akan meminimalkan risiko hukum dan membangun reputasi yang kuat.

Pandangan Penutup: Hukum sebagai Akselerator Bisnis

Jika Anda telah mengikuti pembahasan ini, saya harap Anda tidak lagi melihat hukum dagang sebagai momok menakutkan, melainkan sebagai mitra strategis yang esensial. Ini adalah panduan yang dapat mengubah potensi risiko menjadi peluang, dan ambiguitas menjadi kepastian.

Ingat, di dunia bisnis yang kompetitif ini, setiap keunggulan adalah aset. Dan memiliki pemahaman hukum yang solid adalah keunggulan kompetitif yang seringkali diremehkan. Ini membebaskan Anda untuk fokus pada inovasi, ekspansi, dan pelayanan pelanggan, karena Anda tahu bahwa fondasi legal Anda kuat.

Jangan pernah ragu untuk berinvestasi pada nasihat hukum yang berkualitas. Seorang pengacara yang tepat bukan hanya pembela di pengadilan, melainkan penasihat strategis yang dapat membantu Anda merancang kontrak yang kuat, menavigasi regulasi yang kompleks, dan merencanakan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Anggaplah biaya konsultasi hukum sebagai asuransi untuk masa depan bisnis Anda.

Bisnis yang kuat dibangun di atas produk hebat, tim yang solid, dan tentu saja, kepatuhan hukum yang tak tergoyahkan. Jadikan hukum dagang sebagai salah satu kekuatan pendorong bisnis Anda, bukan rem yang menghambat laju.

Pertanyaan Kunci Seputar Hukum Dagang untuk Bisnis Anda (Self Q&A):

1. Q: Apakah saya benar-benar membutuhkan pengacara jika bisnis saya masih kecil? A: Sangat disarankan, ya. Banyak masalah hukum yang rumit berakar pada kesalahan kecil di awal pendirian bisnis atau saat menyusun kontrak pertama. Pengacara dapat membantu Anda "start right" dan menghindari kesalahan mahal di kemudian hari, seperti memilih bentuk badan usaha yang tidak tepat atau membuat kontrak yang cacat hukum. Biaya konsultasi awal jauh lebih kecil dibandingkan biaya penyelesaian sengketa di masa depan.
2. Q: Jika perjanjian lisan sah, mengapa saya harus repot-repot membuat kontrak tertulis? A: Meskipun sah, perjanjian lisan sangat sulit dibuktikan di pengadilan. Ini seringkali berakhir menjadi "kata dia versus kata saya," yang membuang waktu, energi, dan uang. Kontrak tertulis adalah bukti konkret dan jaminan keamanan yang merinci semua kesepakatan, hak, dan kewajiban secara eksplisit, mengurangi risiko salah tafsir dan sengketa di kemudian hari.
3. Q: Kapan waktu terbaik untuk mendaftarkan merek dagang bisnis saya? A: Secepatnya, idealnya sebelum Anda meluncurkan produk atau jasa secara luas. Pendaftaran merek dagang itu berdasarkan prinsip "first to file" (siapa yang pertama mendaftar). Jika Anda menunda, ada risiko pihak lain mendaftarkan merek serupa lebih dulu, dan Anda bisa kehilangan hak eksklusif atas nama atau logo yang telah Anda bangun. Mendaftarkannya di awal memberikan Anda perlindungan hukum yang kuat dan meminimalkan risiko sengketa merek di masa depan.

Tautan artikel ini：https://www.cxynani.com/keuangan-pribadi/6038.html